Cite This        Tampung        Export Record
Judul Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
Pengarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Meutia Hatta Swasono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
EDISI Cet. 2, Tahun 2009,
Penerbitan Jakarta,: : KPP dan PA,, 2009
Deskripsi Fisik iv. ;+ 14 hlm. :ilus. ;16 x 21 cm.
Subjek kebijakan publik
Abstrak PP no. 38 thn 2007 tentang Pembagian Urusan pe,erintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, memberi amanat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan pelaksanaan pada dipelayanan dasar. oleh karena itu KPPPA telah menyusun 4 pelaksanaan berupa NSPK yang bertujuan memberikan acuan bagi pemerintahan daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
11487 320.6 KEM p Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) Dibaca
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000555
005 20200806024451
008 200806################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-111500000000026
040 # # $a KPP dan PA,
082 # # $a 320.6
084 # # $a 320.6 KEM p
090 # # $a 303.3 KEM p
100 # # $a Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
245 1 # $a Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
250 # # $a Cet. 2, Tahun 2009,
260 # # $a Jakarta,: :$b KPP dan PA,,$c 2009
300 # # $a iv. ;+ 14 hlm. : $b ilus. ; $c 16 x 21 cm.
440 # # $a Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan,
520 # # $a PP no. 38 thn 2007 tentang Pembagian Urusan pe,erintah, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, memberi amanat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan pelaksanaan pada dipelayanan dasar. oleh karena itu KPPPA telah menyusun 4 pelaksanaan berupa NSPK yang bertujuan memberikan acuan bagi pemerintahan daerah sebagai upaya pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
650 # # $a kebijakan publik
700 0 # $a Meutia Hatta Swasono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
850 # # $a KPP dan PA,
990 # # $a 11487
Content Unduh katalog