Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana Yang Responsif Gender,
Pengarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Linda Amalia Sari,
Penerbitan Jakarta: : KPP dan PA,, 2010
Deskripsi Fisik iv. : 102 hlm. :ilus. ;17 x 25 cm.
Subjek Keluarga Berencana,
Catatan Warga negara baik laki-laki maupun peempuan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana (KB). Ketertinggalan perempuan di bidang pendidikan menyebabkan kurang diketahuinya informasi arti dan manfaat KB serta berkurangnya partisipasi perempuan dalam KB. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, mengintruksikan semua kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah non departeman untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprepestif gender sesuai dengan bidang tugas dan funsi serta kewenangan masing-masing, Bahwa untuk membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran KB yang responsif gender.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
00000000763 Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 4 (Kebijakan KPPPA 361-364) Tersedia
00000001098 Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 4 (Kebijakan KPPPA 361-364) Tersedia
00000002690 Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 4 (Kebijakan KPPPA 361-364) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000000409
005 20190801033541
008 190801################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-091500000000018
040 # # $a KPP dan PA,
082 # # $a 612.9
084 # # $a 612.9 KEM p
090 # # $a 612.9 KEM p
100 # # $a Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
245 1 # $a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana Yang Responsif Gender,
260 # # $a Jakarta: :$b KPP dan PA,,$c 2010
300 # # $a iv. : 102 hlm. : $b ilus. ; $c 17 x 25 cm.
504 # # $a Warga negara baik laki-laki maupun peempuan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana (KB). Ketertinggalan perempuan di bidang pendidikan menyebabkan kurang diketahuinya informasi arti dan manfaat KB serta berkurangnya partisipasi perempuan dalam KB. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, mengintruksikan semua kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah non departeman untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprepestif gender sesuai dengan bidang tugas dan funsi serta kewenangan masing-masing, Bahwa untuk membantu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran KB yang responsif gender.
650 # # $a Keluarga Berencana,
700 0 # $a Linda Amalia Sari,
850 # # $a KPP dan PA,
990 # # $a 10060
990 # # $a 11419
990 # # $a 12245
Content Unduh katalog