Cite This        Tampung        Export Record
Judul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations ConventionAgains Transnational Organized Crime (konvensi Perserkatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teroganisasi.
Pengarang Sekretaris Kemenpppa
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Penerbitan Jakarta: : Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ,, 2009
Deskripsi Fisik 17 hlm. :ilus. ;16 x 21 cm.
Subjek kebijakan umum
Catatan Tindak pidana transnasional yang terorganisasai merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, konomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional dan terorganisasi. Bahwa Pemerintah Republik Indoensia turut menandatangani United National Convention Against Transnational Organized Crime. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) di Palermo, Italia.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
8017 320.6 KEM u Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 2 (Kebijakan KPPPA 305- 342) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003250
005 20220505073142
007 ta
008 220505################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0220000020
082 # # $a 320.6
084 # # $a 320.6 KEM u
110 # # $a Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
245 1 # $a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations ConventionAgains Transnational Organized Crime (konvensi Perserkatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teroganisasi.
260 # # $a Jakarta: :$b Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan ,,$c 2009
300 # # $a 17 hlm. : $b ilus. ; $c 16 x 21 cm.
504 # # $a Tindak pidana transnasional yang terorganisasai merupakan kejahatan internasional yang mengancam kehidupan sosial, konomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Bahwa kerja sama internasional perlu dibentuk dan ditingkatkan guna mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional dan terorganisasi. Bahwa Pemerintah Republik Indoensia turut menandatangani United National Convention Against Transnational Organized Crime. (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) di Palermo, Italia.
650 # 4 $a kebijakan umum
710 # $a Sekretaris Kemenpppa
990 # # $a 8017
Content Unduh katalog