Cite This        Tampung        Export Record
Judul Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan : Usualan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
Pengarang Krisnawaty Tati dan Marzuki Wahid, et all ..., tim penulis,
Ismail Hasani dan Dhea Dahlia Madanih, tim penulis,
Penerbitan Jakarta: :Komnas Perempuan,,2009
Deskripsi Fisik 76 hlm. :ilus. ;21 x 27 cm.
ISBN 978-979-26-7544-3
Subjek Hak SIpil Perempuan,
Catatan Berangkat dari berbagai hasil-hasil pemantauan di berbagai daerah, kerja advokasi kebijakan. Komnas Perempuan kurun waktu 10 tahundan seiring dengan momentum pergantian kepemimpinan baru untuk periode 2009-2014. Komnas Perempuanmemadang penting untuk memberikan masukan berupa penyediaan konsep dan strategi nasional pemenuhan hak konstitusional perempuanIndonesia untuk RPJMN 2010-2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional yang mensyaratkan adanya Musrenbang yaitu yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan pengiikutsertaan konsultasi publik serta aparat masyarakat,
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
13662 323.3 KRI s Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 11 (320 Politik & Pemerintahan) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003239
005 20200205040318
007 ta
008 200205################g##########0#ind##
020 # # $a 978-979-26-7544-3
035 # # $a 0010-0220000009
082 # # $a 323.3
084 # # $a 323.3 KRI s
100 0 # $a Krisnawaty Tati dan Marzuki Wahid, et all ..., tim penulis,
245 1 # $a Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan : $b Usualan diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
260 # # $a Jakarta: :$b Komnas Perempuan,,$c 2009
300 # # $a 76 hlm. : $b ilus. ; $c 21 x 27 cm.
504 # # $a Berangkat dari berbagai hasil-hasil pemantauan di berbagai daerah, kerja advokasi kebijakan. Komnas Perempuan kurun waktu 10 tahundan seiring dengan momentum pergantian kepemimpinan baru untuk periode 2009-2014. Komnas Perempuanmemadang penting untuk memberikan masukan berupa penyediaan konsep dan strategi nasional pemenuhan hak konstitusional perempuanIndonesia untuk RPJMN 2010-2014. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional yang mensyaratkan adanya Musrenbang yaitu yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan pengiikutsertaan konsultasi publik serta aparat masyarakat,
650 # # $a Hak SIpil Perempuan,
700 0 # $a Ismail Hasani dan Dhea Dahlia Madanih, tim penulis,
990 # # $a 13662
Content Unduh katalog