Cite This        Tampung        Export Record
Judul Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Akses Perkreditan / Liestiarini Wulandari
Pengarang Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,
Penerbitan Jakarta, ; :Kementerian Hukm dan HAM RI,2018
Deskripsi Fisik vii + 102 hlm, ;14.8x21 cm,
Subjek Hukum Perbankan
Abstrak Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan selain mengundang Narasumber, juga menyelenggarakan Diskusi Publik di Yogyakarta dan Focus Group Discussion (FGD) Temuan guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembagga maupun dari Pemerintah Daerah. Rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
13.703 346.01 PUS l Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 21 (340 Hukum ) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003058
005 20190311084019
007 ta
008 190311################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0319000038
082 # # $a 346.01
084 # # $a 346.01 PUS l
100 0 # $a Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,
245 1 # $a Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Akses Perkreditan /$c Liestiarini Wulandari
260 # # $a Jakarta, ; :$b Kementerian Hukm dan HAM RI,$c 2018
300 # # $a vii + 102 hlm, ; $c 14.8x21 cm,
520 # # $a Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan analisis dan evaluasi ini, Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Akses Perkreditan selain mengundang Narasumber, juga menyelenggarakan Diskusi Publik di Yogyakarta dan Focus Group Discussion (FGD) Temuan guna memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, akademisi, serta para pemangku kepentingan baik Kementerian/Lembagga maupun dari Pemerintah Daerah. Rekomendasi hasil analisis evaluasi hukum menjadi dasar penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) untuk penentuan Kerangka Regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional.
650 # # $a Hukum Perbankan
990 # # $a 13.703
990 # # $a 13.703
990 # # $a 13.703
Content Unduh katalog