Cite This        Tampung        Export Record
Judul Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara / Liestiarini Wulandari
Pengarang Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,
Penerbitan Jakarta, ; : Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018
Deskripsi Fisik viii + 214 hlm, ;14.8x21 cm,
Subjek Hukum Dagang
Abstrak Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting, Pertama, ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perdagangan Lintas Negara. Kedua, Potensi Disharmoni Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan Lintas Negara. Ketiga, Kejelasan Rumusan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. Keempat, Kesesuaian Norma dengan Asas Menteri Muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. Kelima, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
13.707 346.07 PUS l Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 21 (340 Hukum ) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003057
005 20190311081815
007 ta
008 190311################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0319000037
082 # # $a 346.07
084 # # $a 346.07 PUS l
100 0 # $a Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI,
245 1 # $a Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Perdagangan Lintas Negara /$c Liestiarini Wulandari
260 # # $a Jakarta, ; :$b Kementerian Hukum dan HAM RI,$c 2018
300 # # $a viii + 214 hlm, ; $c 14.8x21 cm,
520 # # $a Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting, Pertama, ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah Perdagangan Lintas Negara. Kedua, Potensi Disharmoni Pengaturan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan Lintas Negara. Ketiga, Kejelasan Rumusan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. Keempat, Kesesuaian Norma dengan Asas Menteri Muatan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara. Kelima, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Perdagangan Lintas Negara.
650 # # $a Hukum Dagang
990 # # $a 13.707
Content Unduh katalog