
Judul | Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan / Liestiarini Wulandari |
Pengarang | Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI |
Penerbitan | Jakarta, ; : Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018 |
Deskripsi Fisik | vii + 287 hlm, ;14.8x21 cm, |
Subjek | Hukum Dagang |
Abstrak | Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-19.HN.01.01 Tahun 2018 tentang pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hykym terkait Kepailitan. Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai lima dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Pertama, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; Kedua, Potensi disharmoni pengaturan; Ketiga, Kejelasan rumusan; Keempat, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan Kelima, Efektivitas pelaksanaan peraturan prundang-perundangan yang terkait dan kepailitan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
13.704 | 346.07 PUS l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 21 (340 Hukum ) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003051 | ||
005 | 20190308025928 | ||
007 | ta | ||
008 | 190308################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0319000031 |
082 | # | # | $a 346.07 |
084 | # | # | $a 346.07 PUS l |
100 | 0 | # | $a Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI |
245 | 1 | # | $a Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan /$c Liestiarini Wulandari |
260 | # | # | $a Jakarta, ; :$b Kementerian Hukum dan HAM RI,$c 2018 |
300 | # | # | $a vii + 287 hlm, ; $c 14.8x21 cm, |
520 | # | # | $a Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-19.HN.01.01 Tahun 2018 tentang pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hykym terkait Kepailitan. Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai lima dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Pertama, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; Kedua, Potensi disharmoni pengaturan; Ketiga, Kejelasan rumusan; Keempat, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan Kelima, Efektivitas pelaksanaan peraturan prundang-perundangan yang terkait dan kepailitan. |
650 | # | # | $a Hukum Dagang |
990 | # | # | $a 13.704 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :