Cite This        Tampung        Export Record
Judul Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan / Liestiarini Wulandari
Pengarang Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Penerbitan Jakarta, ; :Kementerian Hukum dan HAM RI,2018
Deskripsi Fisik vii + 287 hlm, ;14.8x21 cm,
Subjek Hukum Dagang
Abstrak Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-19.HN.01.01 Tahun 2018 tentang pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hykym terkait Kepailitan. Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai lima dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Pertama, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; Kedua, Potensi disharmoni pengaturan; Ketiga, Kejelasan rumusan; Keempat, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan Kelima, Efektivitas pelaksanaan peraturan prundang-perundangan yang terkait dan kepailitan.
Bahasa Indonesia
Bentuk Karya Bukan fiksi atau tidak didefinisikan
Target Pembaca Umum

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
13.704 346.07 PUS l Dapat dipinjam Perpustakaan Mitra Perpusnas - Rak 21 (340 Hukum ) Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 INLIS000000000003051
005 20190308025928
007 ta
008 190308################g##########0#ind##
035 # # $a 0010-0319000031
082 # # $a 346.07
084 # # $a 346.07 PUS l
100 0 # $a Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
245 1 # $a Laporan Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Kepailitan /$c Liestiarini Wulandari
260 # # $a Jakarta, ; :$b Kementerian Hukum dan HAM RI,$c 2018
300 # # $a vii + 287 hlm, ; $c 14.8x21 cm,
520 # # $a Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-19.HN.01.01 Tahun 2018 tentang pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hykym terkait Kepailitan. Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai lima dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Pertama, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; Kedua, Potensi disharmoni pengaturan; Ketiga, Kejelasan rumusan; Keempat, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan Kelima, Efektivitas pelaksanaan peraturan prundang-perundangan yang terkait dan kepailitan.
650 # # $a Hukum Dagang
990 # # $a 13.704
Content Unduh katalog